WARTAINSUMSEL.COM | PALEMBANG, – Integritas proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sangat bergantung pada bagaimana sistem kepolisian dan lembaga pemasyarakatan mengelola para tahanan.
Di wilayah hukum Sumatera Selatan (Sumsel), tantangan dalam memastikan keamanan, kesehatan, dan hak-hak asasi para tahanan menjadi prioritas utama yang memerlukan strategi pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Strategi ini bukan hanya berfokus pada aspek keamanan fisik di dalam rumah tahanan (Rutan) atau sel tahanan di kepolisian, melainkan juga mencakup pemenuhan standar prosedur operasional (SOP) yang ketat untuk mencegah intervensi ilegal, memastikan pemisahan tahanan berdasarkan jenis kasus dan risiko, serta menjamin bahwa tahanan dapat mengikuti setiap tahapan proses hukum mereka dengan adil dan tanpa hambatan.
Pengelolaan yang baik menjadi kunci untuk meminimalkan risiko pelarian, mencegah terjadinya tindakan kekerasan atau penyalahgunaan wewenang, dan yang terpenting, menjaga agar setiap keterangan atau bukti yang diperoleh dari tahanan selama proses hukum tetap murni dan tidak tercemar oleh tekanan atau kondisi yang tidak manusiawi, sehingga pada akhirnya dapat mendukung putusan pengadilan yang seadil-adilnya.
Aparat penegak hukum di Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi antar lembaga, melibatkan Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), guna menyusun sebuah kerangka kerja terpadu.
Salah satu pilar utama dalam strategi ini adalah digitalisasi data tahanan, yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap status hukum, riwayat kesehatan, dan pergerakan setiap individu yang berada di bawah pengawasan negara.
Sistem digital ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mengurangi potensi human error, dan mempercepat koordinasi lintas instansi ketika tahanan harus dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, misalnya dari sel tahanan Polres ke Rutan.
Selain itu, aspek pembinaan mental dan rohani bagi para tahanan juga mulai diintegrasikan sebagai bagian dari pengelolaan.
Program ini dirancang untuk mengurangi tingkat stres dan depresi yang sering dialami oleh individu yang menjalani masa penahanan, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kejujuran dan ketenangan mereka saat memberikan kesaksian.
Dengan kondisi mental yang lebih stabil, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih lancar, di mana tahanan dapat fokus pada upaya pembelaan hak-hak mereka dan menghadapi proses peradilan dengan kepala dingin, yang merupakan prasyarat penting bagi integritas hasil akhir dari proses hukum tersebut.
Menanggapi implementasi strategi ini, AKBP Fijar Muslim SIK, menegaskan komitmen institusi kepolisian terhadap profesionalisme dan perlindungan hak asasi manusia dalam pengelolaan tahanan.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab kepolisian tidak berhenti pada penangkapan, tetapi berlanjut hingga tahanan diserahkan ke tahap penuntutan.
“Kami di Polda Sumsel sangat serius dalam memastikan bahwa hak-hak dasar setiap tahanan, termasuk hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak dan akses bantuan hukum, terpenuhi dengan baik sesuai amanat undang-undang,” ujar AKBP Fijar Muslim, saat di wawancarain diruang kerjanya, Jum’at (21/11/25).
Menurut AKBP Fijar, dengan sebuah pernyataan kunci yang menggarisbawahi filosofi di balik strategi pengelolaan ini.
“Integritas sebuah kasus hukum akan runtuh jika pengelolaan tahanannya cacat. Kami memastikan seluruh petugas di lapangan mematuhi SOP ketat, mulai dari jam besuk, pemberian makanan, hingga proses interogasi, semua harus berjalan on the track,” jelasnya.
“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga martabat kemanusiaan dan sekaligus menjamin bahwa tidak ada celah bagi informasi yang tidak valid masuk ke dalam berkas perkara, karena pada akhirnya, kebenaran sejati harus terungkap di persidangan,” ungkap Alumni Akpol 97.
Pernyataan ini memperjelas bahwa standar pengelolaan tahanan yang tinggi adalah fondasi etis dan prosedural yang tidak dapat ditawar-tawar demi mencapai keadilan substantif di Sumatera Selatan.
Apresiasi dan Dukungan Pemerintah Provinsi
Dukungan penuh terhadap strategi pengelolaan tahanan yang profesional dan humanis ini juga datang dari pucuk pimpinan tertinggi daerah.
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, memberikan apresiasi tertinggi atas kolaborasi yang terjalin antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Kemenkumham.
“Saya mengapresiasi upaya luar biasa dari seluruh aparat penegak hukum di Sumsel yang tidak hanya fokus pada penindakan kejahatan, tetapi juga sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dan integritas proses hukum,” kata Gubernur Herman Deru.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan tahanan yang transparan dan akuntabel adalah cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Pengelolaan tahanan ini adalah etalase bagi sistem peradilan kita. Ketika tahanan diperlakukan secara manusiawi, terlindungi hak-haknya, maka proses hukum yang berjalan di pengadilan akan menghasilkan putusan yang benar-benar adil,” ungkapnya.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mendukung setiap inisiatif yang memperkuat supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah kita,” tutupnya, menegaskan bahwa integritas proses hukum adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen di Sumatera Selatan.
