Wartainsumsel.com | Palembang, – Massa yang tergabung dalam Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST) sambangi Kantor Walikota Palembang untuk melakukan aksi damai terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang yang telah gagal dalam pencapaian PAD Kota Palembang.
Aksi massa yang di Ketuai oleh Rahmat Sandi Iqbal, SH Direktur Eksekutif SIRA dan Dian HS Ketua PST serta Rahmat Hidayat, SE Koordinator Aksi dan Sukirman Koordinator Lapangan, Kamis (08/01/26).
Rahmat Sandi Iqbal, SH dalam orasinya mengatakan penyerapan PAD yang tidak maksimal mencerminkan buruknya kinerja jajaran Bapenda Palembang dalam mengemban tugas yang telah di amanahkan dalam mengelola, memungut, dan mengawasi PAD seperti pajak daerah dan retribusi, rendahnya serapan PAD ini adalah wujud dari tata kelola kebijakan yang buruk atau memang para pejabatnya yang tidak mampu bekerja dengan baik, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
“Capaian PAD Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 hanya mencapai 85% dari target sebesar 1,8 Trilyun, cerminan ini menunjukan gagalnya kinerja BAPENDA Kota Palembang,”ujar Rahmat Sandi Iqbal.
“Mencermati situasi ini maka kami dari lembaga Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) dan Pemerhati Situasi Terkini (PST) hari ini menggelar aksi damai yang kesekian kalinya guna mengingatkan Pemerintah Kota Palembang agar tidak main-main terkait serapan anggaran yang menjadi jantung pembangunan daerah,”pungkasnya
Ditempat yang sama, Dian HS Ketua PST menambahkan dalam orasinya mengingat bahwa PPendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang memegang peranan krusial dalam mendukung terwujudnya program-program Pemerintah Kota Palembang.
Maka dari itu, Dalam rangka mendukung kinerja Walikota dan Wakil Walikota Palembang (RDPS) dalam mewujudkan Palembang beRDjaya Palembang Sejahtera, maka kami menuntut:
1.Mendukung Walikota Palembang untuk secepatnya mencopot Kepala BAPENDA Kota Palembang yang telah GAGAL dalam memaksimalkan capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Palembang yang merupakan sumber vital pembangunan.
2.Mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk tidak memberikan UP (upah pungut) kepada para Pejabat Bapenda Kota Palembang sebagai bentuk pertanggung jawaban karena telah GAGAL dalam memaksimalkan PAD Kota Palembang yang hanya mencapai 85% dari target Rp. 1,8 T.
3.Segera lakukan perombakan dan ganti Kepala Badan, Kabid PBB BPHTB, Kabid P4D, Kabid PDL dan seluruh UPTD Bapenda Kota Palembang dengan yang lebih berkompeten dan professional.
Dan, kami juga bersatu mendukung Walikota Palembang mengevaluasi jajaran tinggi pejabat BAPENDA Kota Palembang,”pungkasnya.
Sementara itu, aksi massa SIRA dan PST di terima oleh Walikota Palembang yang di Wakili oleh Riza Pahlevi Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Investasi mengatakan kami sudah mendengar aspirasinya, yang tentunya ini menjadi aspirasi yang luar biasa.
Dan,”kami juga berusaha untuk mencari sebuah solusi yang baik atas aspirasi ini, dan kami juga menyampaikan langsung kepada Walikota Palembang tentang aspirasi dari kawan-kawan ini, dan nanti bagaimana hasilnya tentunya kami dari pemerintah kota, aka nengkaji aspirasi kawan-kawan,”pungkasnya.
