Wartainsumsel.com | Jakarta, – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Pengurus Wilayah Berantas Korupsi Indonesia Sumatera Selatan sambangi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk melaporkan Dugaan Indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada Perumda Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Jakarta, Selasa (09/12/25).
”Kami (Pengurus Wilayah Berantas Korupsi Indonesia Sumatera Selatan) dalam menjalankan tatanan pemerintahan yang bersih perlu adanya control social bukan hanya dari kalangan agen of control saja tapi perlu juga dilakukan metode pengawalan, pengawasan dari aparat penegak hukum terkait setiap kebijakan yang di ambil, sangat penting peranannya dalam control social demi penegakan hukum, peraturan dan undang-undang serta mendorong dan mendukung pihak aparat penegak hukum agar kiranya ikut serta dalam mengawal, mengawasi setiap kebijakan guna terciptanya tatanan pemerintahan yang transparan, bersih dan amanah serta bebas dari tindak pidana korupsi,”ujar Dores Angga Ketua Berantas Korupsi Indonesia.
Yang kami laporkan, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Dana BUMD yang diduga dilakukan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Randik dan pihak pemenang Tender Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun Anggaran 2025 dalam 10 paket pekerjaan konstruksi,”jelasnya.
Adapun yang kami Laporkan sebagai berikut:
1.Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pengembangan Boster Rantau Sialang di Desa Rimba Ukur Kecamatan Sekayu dengan nilai Anggaran Sebesar Rp. 955.296.485.00, yang dikerjakan oleh PT. SUTAMI KARYA Sumber Dana BUMD Tahun 2025.
2.Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pengembangan Perumdam Cabang Bayung Lencir dengan nilai Anggaran Sebesar Rp. 1.200.947.657.50, yang dikerjakan oleh CV. ADUNACARKI Sumber Dana BUMD Tahun 2025.
3.Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pengembangan Perumdam Unit Air Putih Ulu Kecamatan Pelakat Tinggi dengan nilai Anggaran Rp. 959.707.080.00, yang dikerjakan oleh CV. Everest Dream Contractor Sumber Dana BUMD Tahun 2025.
4.Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pengembangan Perumdam Cabang Lalan Kecamatan Lalan dengan nilai Anggaran Sebesar Rp. 1.385.378.177.50, yang dikerjakan oleh CV. DHAFIR PUTRA MANDIRI Sumber Dana BUMD Tahun 2025,
5.Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Bukit Sejahtera Kecamatan Batang Hari Leko dengan nilai Anggaran Sebesar Rp. 2.909.336.991.83, yang dikerjakan oleh GELORA KARYA NUSANTARA Sumber Dana BUMD Tahun 2025.
6.Pemasangan Pipa Air Bersih Pengembangan Perundam Cabang Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin dengan nilai Anggaran Sebesar Rp. 1.446.096.001.59, yang dikerjakan oleh WIJAYA SARANA Sumber Dana BUMD Tahun 2025.
7.Pemasangan Pipas Air Bersih Simpang Ikan Ke Dusun 4 Pengembangan Perundam Unit Petaling dengan nilai Anggaran Selesar Rp. 2.913.268.635.00, yang dikerjakan oleh PT. UTAMI KARYA Sumber Dana BUMD Tahun 2025.
8.Pemasangan Piga Air Bersih Pengembangan Pernendam Cabang Keluang Kecamatan Keluang dengan silai Anggaran Sehesar Rp. 1.448.471.001.00, yang dikerjakan oleh SUKSES AGUNG MANDIRI Sumber Dana BUMD Tahun 2025.
9.Pemasangan Pipa Air Bersih Pengandungan Perundam Cabang Sungai Kernh Kecamatan Sungai Keruh dengan nilai Anggaran Rp. 1.434.668.339.70, yang dikerjakan oleh CV. SINAR TERANG Sumber Dana BUMD Tahun 2025.
10.Pemasangan Pipa Air Bersih Pengembangan Perundan Cabang Supat Kecamatan Bahut Supat dengan nilai Anggaran Sebesar Rp.1.435.733.355.00, yang dikerjakan oleh CV. RAFFI JAYA PERKASA Sumber Dana BUMD Tahun 2025.
“Setelah kami investigasi kelapangan dan kami kaji lebih dalan di duga banyak sekali penyimpangan alilan Dana BUMD Tahun 2015 dalam 10 paket pekerjaan konstruksi diatas,”tambahnya.
Oleh karena itu kami meminta dan menuntut KPK RI sbb ;
1.Meminta Kepada Korrisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Perumda Air Minum Tirta Randik dan kepada 10 Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang kami duga kebal hukum.
2.Meminta Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera bertindak tegas dalam persoalan ini jangan pernah padang bulu terhadap siapapun yang bersalah termasuk kepada Direktur Perumda Air Minum Tirta Randik dan kepada 10 Pemenang Tender Pekerjaan Konstruksi yang eh kami jelaskan diatas.
3.Meminta Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas persoalan ini dan menangkap semua oknum yang terlibat
4.Kalau semua terbukti bersalah kami memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menjatuhkan hukuman yang berat – beratnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta Pasal-Pasal yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah melakukan aksi orasi di KPK RI, aksi massa pengurus Wilayah Brantas Korupsi Indonesia Sumatera Selatan membubarkan diri, selanjutnya perwakilan aksi massa melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu KPK RI yang diterima oleh Irwan.
