Wartainsumsel.com | Palembang,- Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang merupakan perguruan tinggi di bidang pendidikan hukum pertama di Indonesia yang mendapatkan Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan juga di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan Takarwa dan .
Adapun tema kegiatannya sendiri yakni “Peran Mahasiswa hukum dalam bela negara : menegakkan hukum menjaga demokrasi dan melindungi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di mana kegiatan ini sendiri dipusatkan di auditorium Griya STIHPADA Palembang, Sabtu (17/10/2025).
Hadir didalam kegiatan ini yakni Ketua Dewan Pembina STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr Hj Jauhariah, S.H., M.M., M.H , Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL., CMN, Wakil Ketua I STIHPADA Palembang, Wakil Ketua II STIHPADA Palembang, Wakil Ketua III STIHPADA Palembang, sebagai narasumber yakni narasumber Dosen Tetap Universitas Pertahanan Kolonel Laut Assoc.Prof.Dr.Ansori Zaini, SSi., S.H,., M.Si., M.H, dan para peserta Takarwa dari berbagai program studi di PTS STIHPADA Palembang.
Dikatakan Ketua STIHPADA Palembang Assoc Prof Dr H Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL., CMN, hari ini (kemarin) pagi kita menyelenggarakan Takarwa, di mana Takarwa itu adalah kepanjangan dari Temu Keakraban Antar Mahasiswa.
Ini merupakan salah satu program perkenalan kampus bagi mahasiswa baru dan juga kita mengenalkan pengajar serta struktur kurikulum.
“Sehingga mahasiswa baru STIHPADA itu bisa mengenal lebih dalam mengenai STIHPADA, sehingga kita harapkan dalam menempuh perkuliahan di STIHPADA tidak ada kendala,” ujarnya.
Kemudian, untuk mahasiswa baru yang tercatat saat ini yaitu berjumlah 426 orang untuk Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk yang Sarjana Strata Dua (S2) itu sebanyak 48 orang.
Jadi kebetulan pada Takarwa kali ini kita salah satu acaranya adalah menandatangi perjanjian kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa instansi.
“Yakni dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Militer (PM), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), dan dari Himpunan Kurator dari Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia, (HKPI),” ungkapnya.
Dilanjutkannya, jadi dengan adanya MoU dengan berbagai instansi itu, kami mengajak instansi tersebut untuk sama-sama memberikan pendidikan mengajar di STIHPADA dalam mata kuliah PLKH yakni pelatihan kemahiran hukum.
Sehingga nanti mahasiswa STIHPADA tidak hanya memperoleh dari segi sisi teori tapi juga dari segi sisi praktisi. Tentunya kami berharap agar mahasiswa STIHPADA dapat menempuh pendidikan di STIHPADA dengan lancar serta tidak ada kendala.
“Tentunya dari para mitra yang telah menjalin kerjasama dengan STIHPADA itu sangat berterima kasih. Karena kita juga punya program kekhususan dengan para mitra tersebut, dan kami juga memberikan kesempatan untuk mereka,” katanya.
Menurut Dosen Tetap Universitas Pertahanan Kolonel Laut Assoc.Prof.Dr.Ansori Zaini, SSi., S.H,., M.Si., M.H, kegiatan Takarwa ini suatu kegiatan yang sangat positif terutama dalam rangka memperkenalkan mahasiswa baru terhadap baik keorganisasian dan lainnya beraktifitas selama ada dikampus STIHPADA ini.
Disamping itu ditambah lagi disini ada kuliah umum dengan tema setiap kegiatannya berbeda-beda, dan untuk kali ini tema yang diangkat adalah Peran Mahasiswa hukum dalam bela negara, menegakkan hukum menjaga demokrasi dan melindungi NKRI.
“Tentunya sebagai mahasiswa hukum sangat penting peranannya untuk membela negara, karena kita tahu bahwa bela negara itu bukan hanya tugasnya militer,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, terkadang kan orang ketika mendengar kata-kata bela negara itu seperti militer, pegang senjata, pakaian seragam Tentara Nasional Indonesia (TNI) biasanya begitu. Tapi sebetulnya banyak peran lain yang bisa kita sumbangsih kan bela negara untuk dalam rangka memperkuat bela negara kita.
Sebagai mahasiswa baru tentunya kita memang masih perlu pembelajaran banyak terhadap ilmu ideologi hukum itu sendiri. Namun kaitannya dengan bela negara itu kita bisa antisipasi.
“Karena saat ini dengan perkembangan teknologi arus informasi global yang sangat dominan, tentunya mahasiswa hukum harus dibekali konsep TNI dan bela negara dengan baik,” imbuhnya.
