Wartainsumsel.com | Palembang,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Dr Drs H Edward Candra, M.H menghadiri serta memberikan secara langsung penghargaan kepada penerima yang berhak pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel.
Adapun kegiatannya sendiri yakni BERES Award, yang BERES ini sendiri yakni Bersih Elok dan Sejahtera. Adapun tema kegiatan yakni “Dengan BERES Award tahun 2025 mari kita lakukan percepatan implementasi dukungan program 3 juta rumah dan pengentasan kawasan kumuh di Provinsi Sumsel”. Dan kegiatan ini sendiri dipusatkan di grand ballroom hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa malam, Selasa (9/12/2025).
Turut hadir didalam kegiatan ini yakni Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., Asean.Eng, Sekretaris Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Yudho Joko Prasetyo, S.T., M.T., IPM., Asean.Eng, Kepala UPTD PIP2PB dan Jakon Disperkim Provinsi Sumsel Ir Mualimah Gustini, S.T., M.Si, Jabatan Fungsional Ahli Madya Disperkim Provinsi Sumsel Dr H Muhammad Senen Har, S.Ip., M.Si, Kepala Bidang SPAM Disperkim Sumsel M Saiful Islam, M.T, Kepala Bidang PKP Disperkim Sumsel Wahidin, Kepala Bidang Perumahan Disperkim Sumsel, Kepala PBL Disperkim Sumsel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumsel Herdi Apriansyah, S.STP., M.M, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel, para penerima penghargaan dan undangan lainnya.
Dikatakan Sekda Provinsi Sumsel Dr Drs H Edward Candra, M.H, permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak
memenuhi syarat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tempat tinggal yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara.
Disamping itu, Pembangunan perumahan dan permukiman diharapkan juga dapat memberikan kontribusi penguatan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah harus hadir dalam memberikan perumahan dan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat.
“Melalui sinergi antara Program Asta Cita yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan serta sejalan dengan Visi-Misi Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel,” ujarnya.
Kemudian, di harapkan dapat memastikan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman tidak hanya berfokus pada kerusakan rumah, tetapi juga pada fasilitas di permukiman, kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua
pelaksana bahwa pada angka back log kepemilikan rumah sebanyak 348.051 unit, Back log RTLH sebanyak 495.204 Unit.
“Sedangkan jumlah RTLH berdasarkan DTSEN sebanyak 148.609 unit tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Wilayah provinsi Sumatera Selatan,
sampai dengan November 2025 bersama – sama kita sudah menangani sebanyak 4.325 unit rumah dari yang kita targetkan 2.500 unit. Hal ini tentu tidak dapat dilaksanakan tanpa kolaborasi dari semua pihak,” ungkapnya.
Menurut Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., Asean.Eng, Program BERES AWARD Tahun 2025 ini diselenggarakan sebagai perwujudan komitmen Pemprov Sumsel untuk mengakselerasi peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ini adalah implementasi nyata dari amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2023 tentang RP3KP dan sejalan dengan komitmen
pemerintah pusat, termasuk yang digariskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Bahwa di Provinsi Sumsel luasan kawasan kumuh berdasarkan rekapitulasi Surat Keputusan (SK) Kumuh oleh Bupati dan Walikota
Kabupaten/Kota se Provinsi Sumsel seluas lebih kurang 6.000 hektar.
“Sedangkan angka back log kepemilikan rumah
sebanyak 348.051 unit, back log Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 495.204 Unit
sedangkan jumlah RTLH berdasarkan DTSEN sebanyak 148.609 unit tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Wilayah provinsi Sumsel,” katanya.
Dilanjutkannya, sampai dengan November 2025 sudah ditangani sebanyak 4.325 unit rumah dari target 2.500 unit yang dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan sebagai wujud
dukungan Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung percepatan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah.
Melalui BERES Award Tahun 2025 ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih masif dalam rangka mewujudkan permukiman layak dengan peningkatan kualitas kawasan kumuh terpadu dan berkelanjutan di Wilayah Provinsi
Sumsel.
“Rangkaian Program BERES AWARD 2025, dimulai dari tahap sosialisasi, pendataan mandiri, penilaian lapangan oleh tim juri independen, hingga acara puncak malam ini, telah kami
laksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, untuk tema kegiatan
“Dengan BERES Award tahun 2025, mari kita wujudkan percepatan implementasi dukungan 3 juta rumah dan pengentasan kawasan kumuh di provinsi Sumsel”. Tujuan Kegiatan ini dilaksanakan diantaranya menjadi langkah awal kolaborasi penanganan kawasan kumuh di wilayah provinsi Sumsel.
Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, mulai dari level perangkat desa hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang
telah menunjukkan kinerja terbaik dalam penanganan indikator kawasan kumuh.
“Menciptakan iklim kompetisi sehat yang memacu daerah untuk menghasilkan data akurat dan intervensi pembangunan yang tepat sasaran. Adapun kategori nominasi dan peserta yakni untuk kategori yang menjadi nominasi penilaian BERES AWARD diantaranya perusahaan/ stakeholder yang berkontribusi pada Program
Gercep dan Gertak Provinsi Sumsel,” imbuhnya.
Masih disampaikannya, perangkat desa/kelurahan kabupaten/kota yang mendata 7
Indikator kumuh. Bank Sampah yang Memiliki profil dan kinerja terbaik, Pokja PKP – dukungan pengentasan kumuh, Pokja PKP – Dukungan 3 juta rumah, dengan peserta yang terdiri dari unsur pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, perangkat desa/kelurahan dan pengelola Bank Sampah di wilayah provinsi Sumsel.
Sedangkan untuk Dewan Jurinya sendiri yakni dari unsur Akademisi, unsur Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, dan Ketua Forum PKP Provinsi Sumsel.
“Kami sangat berterima kasih kepada Forum PKP, seluruh OPD pendukung, para mitra strategis dari sektor BUMN/BUMD/Swasta yang telah berpartisipasi, serta para Perangkat Desa dan masyarakat yang menjadi ujung tombak
perubahan di lapangan,” bebernya.
