Wartainsumsel | Palembang – Keributan antarorganisasi masyarakat (ormas) yang terjadi di kawasan Jalan Angkatan 45, Palembang, diduga berawal dari pelanggaran kesepakatan pengelolaan parkir di gerai ritel modern Superindo Sukarame Km 8.
Dugaan tersebut disampaikan oleh perwakilan organisasi masyarakat Harimau Sumatra Bersatu (HSB). Panglima HSB, Hendra, memaparkan kronologi awal persoalan yang menurutnya bermula dari kesepakatan resmi antara HSB dan pihak Superindo terkait pengelolaan parkir.
Menurut Hendra, kesepakatan pengelolaan parkir tersebut telah disepakati sejak April 2025 dan berjalan hampir satu tahun tanpa permasalahan. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang digelar di Kopi 7 Palembang pada Selasa, 15 April 2025.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Superindo yang diwakili oleh Humas AAS alias Bili menawarkan dua opsi lokasi pengelolaan parkir kepada HSB, yakni Superindo Sukarame Km 8 dan Superindo Sultan Mansyur. Kemudian HSB memilih untuk mengelola parkiran Superindo Sukarame, sementara lokasi Sultan Mansyur tidak diambil.
“Kesepakatan itu jelas, dan kami hanya mengelola parkiran Superindo Sukarame sesuai yang ditawarkan,” ujar Hendra.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Superindo, yakni Dean Agassy dan AAS serta perwakilan HSB Abdul Sani, Surya P, Hendra Saputra, dan Hardi Lafsi. Pertemuan juga disaksikan oleh ketua RT setempat sebagai perwakilan lingkungan.
Namun, setelah kesepakatan berjalan hampir satu tahun, HSB mengaku menerima informasi bahwa pengelolaan parkir Superindo Sukarame diduga dialihkan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan maupun pertemuan ulang dengan HSB.
Lebih lanjut, Hendra menyebut pengalihan tersebut diduga dilakukan oleh oknum Humas Superindo, AAS dengan menggandeng ormas lain yang kemudian melakukan upaya penggangguan hingga pengambilalihan secara paksa terhadap lahan parkir yang selama ini dikelola oleh HSB. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan awal yang telah disepakati bersama.
“Kami tidak pernah diajak duduk bersama lagi. Tiba-tiba kami mendapat informasi dan melihat langsung adanya upaya pengambilalihan parkiran oleh pihak lain yang diduga melibatkan ormas lain,” kata Hendra.
Menindaklanjuti hal tersebut, HSB mengaku telah berupaya mencari kejelasan dengan mendatangi pihak Superindo untuk mempertanyakan perubahan pengelolaan parkir. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya pertemuan maupun klarifikasi resmi dari pihak terkait.
HSB menilai tidak adanya komunikasi dan klarifikasi dari pihak Superindo menjadi pemicu utama meningkatnya ketegangan di lapangan, yang kemudian berujung pada konflik antarormas di kawasan Jalan Angkatan 45 Palembang.
Hendra menegaskan bahwa pihaknya memandang akar permasalahan berasal dari dugaan pelanggaran komitmen dan kesepakatan pengelolaan parkir yang telah disepakati sejak awal.
“Kami berharap persoalan ini dapat diusut secara objektif dan terbuka agar terang benderang serta tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Superindo maupun aparat kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran kesepakatan pengelolaan parkir serta dugaan keterlibatan oknum humas yang menggandeng ormas lain tersebut (Ril/IP).
