Wartainsumsel.com | Palembang— Sengketa hak waris dan kepemilikan tanah milik almarhum H. Arbain yang berlokasi di RT 17 RW 03, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, diharapkan dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah tanpa harus berujung ke ranah hukum.Senin (7/1/2026).

Harapan tersebut disampaikan oleh M. Fadli SH, MH., selaku kuasa hukum ahli waris, usai mengikuti mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan Sukamulya di Kantor Lurah setempat.
Menurut M. Fadli, SH,MH penyelesaian secara musyawarah mufakat merupakan langkah terbaik untuk menghindari konflik berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat.
“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah.
Jangan sampai permasalahan ini berlanjut ke ranah hukum, karena itu akan memakan waktu panjang dan dapat merugikan semua pihak,” ujar M. Fadli.SH, MH
Ia menjelaskan, objek sengketa yang diklaim mencapai kurang lebih 13 hektare tersebut diduga mengalami tumpang tindih kepemilikan dengan sejumlah warga.
Persoalan itu, kata dia, berkaitan dengan keberadaan berbagai dokumen kepemilikan lama seperti sertifikat, Surat Pernyataan Hak (SPH), serta surat-surat tanah yang telah beredar di masyarakat sejak puluhan tahun lalu.
Dalam forum mediasi, M. Fadli SH M.H juga menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk melakukan verifikasi bersama terhadap seluruh dokumen yang dimiliki masing-masing pihak guna mencari solusi yang adil dan sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, salah seorang warga pemilik lahan, LGN menyatakan bahwa tanah yang dikuasainya dibeli pada tahun 1999 berdasarkan surat tanah awal yang diterbitkan pada tahun 1966. Ia berharap sengketa tersebut dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan konflik di lapangan.
Pemerintah Kelurahan Sukamulya menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi proses mediasi secara transparan dan objektif. Lurah Sukamulya, Ilham Wahyudi, meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan aktivitas apa pun di atas lahan sengketa hingga terdapat kesepakatan bersama.
Mediasi lanjutan direncanakan akan kembali digelar setelah seluruh pihak melengkapi dan menunjukkan dokumen kepemilikan masing-masing sebagai bahan verifikasi bersama.id












