WARTAINSUMSEL.COM | PALEMBANG, – Situasi di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan memanas pada Selasa (30/12/2025). Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Sumsel mengepung kantor DPW PPP Sumsel sebagai bentuk penolakan total terhadap pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X yang dinilai cacat legitimasi dan sarat pelanggaran aturan partai.
Pantauan di lapangan, massa aksi datang dengan membawa spanduk serta meneriakkan tuntutan agar Muswil X DPW PPP Sumsel segera dibubarkan. Mereka menilai pelaksanaan muswil tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
Tidak hanya mendesak pembubaran Muswil, massa juga menuntut agar kantor DPW PPP Sumsel disegel sebagai bentuk perlawanan terhadap pelaksanaan musyawarah yang dianggap ilegal.
Dalam eskalasi aksi, massa berhasil menembus pagar kantor dan memperketat kepungan di sekitar lokasi.
Sejumlah orator aksi secara bergantian menyampaikan orasi dengan nada tegas. Mereka mendesak Ketua Panitia Pelaksana Muswil X untuk segera keluar dan bertanggung jawab atas pelaksanaan muswil yang ditolak tersebut.
“Muswil ini cacat legitimasi. Kami menolak hasilnya dan menuntut agar segera dibubarkan,” teriak salah satu orator di tengah kerumunan massa.
Massa aksi juga menyampaikan ultimatum keras. Apabila tuntutan mereka tidak diindahkan, GPK Sumsel menyatakan akan melakukan penyegelan kantor DPW PPP Sumatera Selatan secara paksa.
Dalam perkembangan selanjutnya, massa aksi menerobos masuk ke dalam kantor DPW PPP Sumsel dan melakukan penyegelan. Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dan bentrokan kecil antara massa aksi dengan sejumlah pengurus PPP Sumsel yang berusaha melarang massa masuk ke dalam kantor.
Meski diwarnai tekanan tinggi, sorak tuntutan keras, serta insiden saling dorong, hingga berita ini diturunkan situasi di sekitar lokasi masih terpantau kondusif dan terkendali.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPW PPP Sumsel terkait tuntutan massa GPK maupun status pelaksanaan Muswil X tersebut. (DNL)
