Wartainsumsel.com | Palembang, – Uang saya mungkin bau matahari, tapi ia adalah simbol kedaulatan yang sah, bahkan sebelum internet ditemukan.
SYAHDAN, di sebuah kedai kopi yang riuh di jantung Jakarta Pusat, saya mendapati diri sebagai seorang asing. Saya, anak petani yang tumbuh dengan keyakinan bahwa lembaran Rupiah adalah simbol kedaulatan yang paling nyata, mendadak kehilangan “kewarganegaraan ekonomi” tepat di depan meja kasir.
Malam itu, niat saya sederhana, menyesap secangkir kopi hitam. Di saku, terselip beberapa lembar uang kertas yang masih menyisakan aroma matahari sisa-sisa peluh dari tanah garapan di dusun. Namun, ketika lembaran itu saya sodorkan, sang barista menatapnya dengan raut yang sulit didefinisikan; perpaduan antara rasa kasihan dan sanksi.
”Maaf, Pak. Di sini sudah cashless. Hanya terima QRIS,” ujarnya datar, seolah sedang mengusir hantu dari masa lalu.
Di detik itu, uang saya “alat pembayaran sah yang dijamin konstitusi” mendadak luruh martabatnya menjadi sekadar kertas berwarna yang tak lebih berharga dari pembatas buku. Saya dipaksa menjadi “peminta-minta” modern. memohon bantuan pelanggan lain untuk meminjamkan saldo digitalnya demi segelas kafein, sembari menukar harga diri saya dengan menyerahkan uang tunai kepadanya. “Terima kasih sudah membantu saya menjadi manusia modern,” bisik saya getir.
*Peruri dan Ironi Kertas Berharga*
Kita patut melayangkan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Perum Peruri. Di tengah derap digitalisasi yang membabi buta, mereka masih setia mencetak lembaran-lembaran seni yang indah. Namun, menilik realitas di Jakarta, mungkin sudah saatnya nomenklatur Peruri diubah menjadi Lembaga Percetakan Barang Antik.
Buat apa uang dicetak dengan pengamanan berlapis jika pada akhirnya hanya menjadi souvenir atau bahan mahar yang dipigura? Gambar para pahlawan di lembaran itu kini tampak semakin melankolis, menyaksikan sebuah bangsa yang lebih memuja kode matriks kotak-kotak hitam-putih ketimbang mata uang nasionalnya sendiri.
*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Berkuota*
Kita sedang merayakan kemajuan dengan gegap gempita, namun abai pada mereka yang tertatih di tangga terbawah. Modernitas Jakarta hari ini adalah sebuah tirani baru, tirani baterai dan kuota. Di kota ini, hak Anda untuk sekadar makan dan minum tidak lagi ditentukan oleh kepemilikan harta, melainkan oleh kekuatan sinyal provider.
Kasihan Nenek Sumi atau para petani yang datang ke kota dengan segenggam harapan. Mereka memegang uang tunai dengan tangan yang kasar karena kerja keras, hanya untuk ditolak oleh mesin-mesin dingin yang tuna-rasa. Jika Anda tidak memiliki smartphone, Anda dianggap tidak eksis sebuah anomali dalam statistik kemajuan yang semu.
*Epilog. Kota yang Pintar, Hati yang Hambar*
Uang tunai adalah teknologi finansial paling demokratis yang pernah diciptakan manusia. Ia tidak butuh pembaruan perangkat lunak, tidak butuh sinyal 4G, dan yang paling krusial, ia tidak pernah mendiskriminasi si miskin maupun mereka yang gagap teknologi.
Jika Jakarta terus berlari menuju digitalisasi total tanpa menyisakan ruang bagi uang kertas, maka kita bukan sedang menuju kemajuan. Kita sedang membangun sebuah pemukiman elit digital yang angkuh, di mana “Keadilan Sosial” hanya berlaku bagi mereka yang mengerti cara memindai kode. Jangan sampai demi gelar kota pintar, kita justru menjadi kota yang hambar kota yang piawai memverifikasi, namun lupa cara menghargai.
Oleh: *Ki Edi Susilo*
Penikmat Kopi Hitam Dengan Sedikit Gula
(Rilis/DNL)
