Wartainsumsel.com | Palembang, – Himpunan Demokrasi akan melakukan aksi unjuk rasa serta akan melaporkan Dugaan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terkait Realisasi Anggaran yang tidak wajar ke Kejati Sumsel.
Hal tersebut disampaikan oleh Heryadi / Duk Ketua Himpunan Demokrasi, kepada awak media, Selasa (16/12/25), kami iHimpunan Demokrasi Merupakan organisasi komunitas yang konsisten terhadap aspirasi/pendapat dari segenap rakyat yang berada di negara kesatuan republik indonesia baik itu dari permasalahan hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hak asasi manusia (HAM) serta sebagai pemantau kebijakan pemerintahan dalam menjalankan tata pemerintahan peraturan dan undang-undang.
Kami, akan melakukan aksi demontrasi di Kejati Sumsel terkait Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terhadap dugaan realisasi anggaran yang tidak wajar di turunkan sebab anggaran tersebut diduga berpotensi adanya penggelembungan anggaran sehingga di bilang sangat mahal dengan menghabiskan uang hanya untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 1.572.358.000 apbd 2025 dan di anggaran lain juga sangat tidak masuk akal sehat hanya untuk Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (ATK, Bahan Komputer, Kertas dan Cover) Rp. 621.329.000 apbd 2025 sudah menghabiskan uang ratusan juta rupiah.
Selain itu juga adanya ketimpangan dalam melakukanHimpunan Demokrasi Akan Melaporkan Dugaan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Terkait Realisasi Anggaran Yang Tidak Wajar ke Kejati Sumsel
Palembang, – Himpunan Demokrasi akan melaporkan Dugaan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terkait Realisasi Anggaran yang tidak wajar ke Kejati Sumsel.
Hal tersebut disampaikan oleh Heryadi / Duk Ketua Himpunan Demokrasi, kepada awak media, Selasa (16/12/25), kami iHimpunan Demokrasi Merupakan organisasi komunitas yang konsisten terhadap aspirasi/pendapat dari segenap rakyat yang berada di negara kesatuan republik indonesia baik itu dari permasalahan hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hak asasi manusia (HAM) serta sebagai pemantau kebijakan pemerintahan dalam menjalankan tata pemerintahan peraturan dan undang-undang.
Kami, akan melakukan aksi demontrasi di Kejati Sumsel terkait Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terhadap dugaan realisasi anggaran yang tidak wajar di turunkan sebab anggaran tersebut diduga berpotensi adanya penggelembungan anggaran sehingga di bilang sangat mahal dengan menghabiskan uang hanya untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 1.572.358.000 apbd 2025 dan di anggaran lain juga sangat tidak masuk akal sehat hanya untuk Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (ATK, Bahan Komputer, Kertas dan Cover) Rp. 621.329.000 apbd 2025 sudah menghabiskan uang ratusan juta rupiah.
Selain itu juga adanya ketimpangan dalam melakukan belanja sewa kendaraan yang realisasinya melebihi harga beli sehingga menyebabkan kerugian negara atas sewa tersebut sehingga menguntungkan bagi pihak yang mempunyai kendaraan berikut sewa kendaraan dinas yang diduga terindikasi korupsi penyalagunaan jabatan dan wewenang oleh pihak dinas di sekretaris daerah kabupaten ogan komering ilir, Sumatera Selatan sbb ;
1.Sewa Kendaraan Dinas Operasional Khusus Rp. 408.000.000 apbd 2025
2.Sewa Kendaraan Dinas Operasional Khusus Rp. 912.000.000 apbd 2025
3.Sewa Kendaraan Dinas Operasional Khusus Rp. 960.000.000 apbd 2025
Oleh karena itu, kami meminta Kejati Sumsel sbb ;
1.Meminta kejaksaan tinggi provinsi Sumatera Selatan khusus tuntas dugaan korupsi Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menurunkan anggaran.
2.Meminta kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan periksa kpa,ppk,pptk di sekretaris daerah kabupaten ogan komering ilir yang diduga berpotensi korupsi melakukan penggelembungan anggaran sewa kendaraan dinas tahun 2025.
3.Meminta kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan segera mengambil berkas laporan realisasi anggaran sewa kendaraan dinas yang diduga adanya indikasi korupsi tahun 2025.
4.Mendesak kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan bongkar dugaan korupsi di sekretaris daerah kabupaten ogan komering ilir tahun 2025
Dan,”kami berharap agar Kejati Sumsel segera memproses laporan kami,”tutupnya. belanja sewa kendaraan yang realisasinya melebihi harga beli sehingga menyebabkan kerugian negara atas sewa tersebut sehingga menguntungkan bagi pihak yang mempunyai kendaraan berikut sewa kendaraan dinas yang diduga terindikasi korupsi penyalagunaan jabatan dan wewenang oleh pihak dinas di sekretaris daerah kabupaten ogan komering ilir, Sumatera Selatan sbb ;
1.Sewa Kendaraan Dinas Operasional Khusus Rp. 408.000.000 apbd 2025
2.Sewa Kendaraan Dinas Operasional Khusus Rp. 912.000.000 apbd 2025
3.Sewa Kendaraan Dinas Operasional Khusus Rp. 960.000.000 apbd 2025
Oleh karena itu, kami meminta Kejati Sumsel sbb ;
1.Meminta kejaksaan tinggi provinsi Sumatera Selatan khusus tuntas dugaan korupsi Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menurunkan anggaran.
2.Meminta kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan periksa kpa,ppk,pptk di sekretaris daerah kabupaten ogan komering ilir yang diduga berpotensi korupsi melakukan penggelembungan anggaran sewa kendaraan dinas tahun 2025.
3.Meminta kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan segera mengambil berkas laporan realisasi anggaran sewa kendaraan dinas yang diduga adanya indikasi korupsi tahun 2025.
4.Mendesak kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan bongkar dugaan korupsi di sekretaris daerah kabupaten ogan komering ilir tahun 2025
Dan,”kami berharap agar Kejati Sumsel segera memproses laporan kami,”tutupnya.
