Wartainsumsel.com | Jakarta , – Melalui Proyek Perubahan (Proper) yang di inisiasi oleh Pemeriksa Propam Kepolisian Madya Tk. III Kombes Pol. Agus Halimudin, SIK, MH, Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terus berkomitmen dalam memperkuat tranparansi dan akuntabililitas dalam memastikan bahwa Polri bisa bekerja secara profesional, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat ujarnya kepada insan Pers Senin 3 Nopember 2025 siang
Mantan Kabid Propam Polda Sumsel ini menyebutkan ada beberapa yang dilakukan sebagai langkah strategis berupa Peran penting Propam dalam peningkatan citra Polri. langkah ini menjadi bagian penting upaya Polri dalam membangun citra positif Polri yang profesional dan berintegritas mendukung reformasi birokrasi nasional yang menjadi prioritas pemerintah kata Alumni Akpol 94 ini
Dalam paparannya Agus Halimudin menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir, Polri telah menghadapi berbagai tantangan besar dalam memperbaiki citranya di mata publik. Salah satu upaya penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui peran Propam (Profesi dan Pengamanan), yang bertugas untuk memastikan setiap anggota Polri beroperasi dengan mematuhi standar etika, disiplin, dan hukum yang berlaku. Namun, di balik upaya ini, terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi untuk memperkuat peran Propam dalam meningkatkan citra Polri dan penguatan kapasitas kepemimpinan birokrasi yang lebih transformatif dan kolaboratif.
Masalah yang cukup mengganggu adalah masih sering terjadinya pelanggaran etika dan disiplin di kalangan anggota Polri. Meskipun Propam memiliki tugas untuk melakukan pengawasan internal, beberapa kasus pelanggaran, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, kekerasan, ataupun korupsi, sering kali mencoreng nama baik Polri.
Di dalam tubuh Polri sendiri, kolaborasi antar satuan kerja atau antar lembaga pemerintah yang lain sering kali terhambat. Koordinasi yang tidak optimal antara Polri dan instansi lainnya dalam menangani isu-isu tertentu bisa memperburuk citra Polri. Selain itu, Propam menghadapi masalah keterbatasan sumber juga daya. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap ribuan anggota Polri di seluruh Indonesia, Propam sering kali dibatasi oleh jumlah personel yang terbatas dan keterbatasan anggaran. Di sisi lain Polri membutuhkan sistem pengawasan yang tidak hanya lebih transparan tetapi juga lebih responsif sesuai dinamika modern menggunakan aplikasi teknologi informasi.
Melalui Peran strategis Propam Polri ini, bertujuan untuk Meningkatakan Profesionalisme POLRI, Pengawasan & Penegakkan Etika, Mendukung Transformasi Birokrasi Polri, Kolaborasi Antar Lembaga dan Meningkatkan Kepercayaan Publik.
Sebagai bagian dari proyek perubahan, Polri telah membentuk Tim Efektif, membuat analisis pelanggaran penurunan citra Polri, menyusun draft kebijakan pengawasan yang jelas dan tegas, melakukan kolaborasi dengan lembaga ekternal untuk pengawasan, melaksanakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia propam, dan kampanye tranparansi dan akuntabilitas. Seluruh tahapan jangka pendek ini berhasil diselesaikam 100 persen tepat waktu.
Ide gagasan Peran Penting Propam dalam meningkatkan citra Polri mendapat dukungan kuat dari Pimpinan Polri antara lain, Itwasum Polri, Kadivpropam, Karoprovos, Karowabprof, Karopaminal, Karo Wassidik Bareskrim Polri dan Karopenmas Divhumas Polri. Mereka yang menilai Peran Propam ini penting untuk memastikan Polri beroperasi secara profesional, transparan, dan berkolaborasi, sehingga meningkatkan citra dan efektivitas birokrasi Polri.
Kolaborasi dan Dukungan juga datang dari dari stakeholder eksternal kementrian dan Lembaga antara lain : Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), yang telah berkomitmen bersama mendukung program Asta Citra Presiden Prabowo dalam upaya pencegahan dan pemberatasan perjudian khusus yang dilakukan anggota Polri.
Peran Propam Polri dalam mendukung kepemimpinan birokrasi yang profesional & Kolaboratif
elanjutnya dukungan kementrian dan lembaga yaitu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), yang menilai bahwa langkah Peran strategis Propam ini sesuai dengan Misi BNN RI dalam mengkoordinasikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya.
Ide gagasan ini juga mendapat apresiasi dan Dukungan LSM Aliansi Tajam Semarang yang yang pernah mengikuti sebagai pengawas ekternal pada rekrutmen Taruna Akpol dalan seleksi Panpus Akpol di semarang yang menilai bahwa Peran Strategis Propam dalam pengawasan rekrutmen anggota Polri memperkuat tranparansi dan akuntabilitas Publik.
Dalam jangka menegah proyek ini menargetkan penerbitan kebijakan pengawasan yang jelas dan tegas,memperkuat sistem pelaporan dan tindak lanjut, pendirian forum pengawasan publik dan pembenukan jaringan kerjasama antar lembaga pemerintah dalam pengawasan terpadu, kemudian dalam jangka panjang menargetkan Tranformasi Digital untuk Pengawasan DAN Penegakan Hukum, Penerapan Sistem Evaluasi Kinerja Berbasis Data Teknologi AI, . Platform E-LEARNING Untuk Etika dan Profesionalisme, dan Revisi PERKAP NO.2 tahun 2016 TENTANG Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Menjadi Peraturan Kepolisian (PERPOL).
Proyek perubahan ini bukan hanya bagian dari tugas pelatihan kepemimpinan nasional, tetapi sebuah komitmen berkelanjutan untuk memperkuat citra Polri sebagai lembaga yang profesional dan berintgritas. Dengan berperanya fungsi Propam yang konsisten dan transparan dalam mengawasi serta menindak pelanggaran disiplin dan etika turut memperkuat citra Polri dan membangun kultur organisasi yang mendukung transformasi birokrasi kepemimpinan Polri.
